Di sekolah yang sudah mendapat status rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI justru rawan terjadi tindak pidana korupsi. Pasalnya, kepala sekolah memiliki peran yang dominan dalam menentukan pungutan walau sekolah sudah mendapat subsidi dari pemerintah.
Hal itu diperparah dengan tidak adanya aturan jelas terhadap mekanisme penggunaan anggaran. "Sekolah ini sudah mendapat subsidi dari pemerintah, tapi masih melakukan pungutan terhadap orangtua calon murid, seperti pembayaran syarat administratif, biaya tes, dana sumbangan pembangunan, dan SPP," belum persyaratan yg harus dipenuhi oleh siswa sendiri,harus punya laptop dsb.
Di dalam petunjuk pelaksanaan RSBI, tidak diatur dengan jelas mengenai mekanisme pengganggaran dan penggunaan anggaran sehingga pihak kepala sekolah cenderung rajin melakukan pungutan.
RSBI adalah status yang diberikan setelah sebuah sekolah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional.
Sementara itu, informasi dari Kemendiknas ke sekolah cenderung tertutup sehingga potensi korupsi sangat besar terjadi pada pengadaan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pengawasan, dan evaluasi.
DATA JUMLAH RSBI 2009
Sekolah Dasar 136
Sekolah Menengah Pertama 300
Sekolah Menengah Lanjutan 118
Sekolah Menengah Atas 320
Latar Belakang Pendidikan Pekerja Indonesia
Pendidikan SD
55,31 juta (51,50%)
Pendidikan Diploma
2,89 juta (2,69%)
Pendidikan Sarjana
4,94 juta (4,60%)
Yang kaya aja empot-empotan klo terus dimintain banyak pungutan dan syarat2 yg memberatkan, apalagi yg pas-pasan, gmana siswa yg berprestasi tapi kismin alias minus,..ya jelas nggak bisa sekolah donk,...katanya mau bersaing dengan negara2 lain? pake label standard internasional lagi,tapi sekolah kok ya sulitnya minta ampun,wah,..siapa yang bego sich ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar